Berita-Cendana.Com - Jakarta,- Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara resmi mengangkat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi (SPK) sebagai Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup.
Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor 02/M.PANGAN/KEP/01/2025.
Dalam surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan, disebutkan bahwa SPK, putra kelahiran Timor Tengah Selatan, 14 April 1975, dipercaya mengemban tugas memberikan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.
Brigjen TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi dikenal publik sebagai salah satu tokoh yang baru-baru ini mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan latar belakang militer dan kepeduliannya terhadap isu lingkungan.
Penunjukan SPK sebagai Tenaga Ahli diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan lingkungan yang selaras dengan ketahanan pangan nasional. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 8 April 2025, SPK menjelaskan, “Saya merasa terhormat dan sekaligus melihat ini sebagai amanah besar. Pengangkatan ini adalah kesempatan strategis untuk memastikan bahwa isu lingkungan hidup mendapat porsi perhatian yang seimbang dalam kerangka pembangunan pangan nasional.
SPK percaya, dengan pendekatan lintas sektor dan koordinasi yang kuat di bawah Kemenko Pangan, dapat membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Tak lupa SPK berterima kasih atas kepercayaan negara melalui Menko Pangan, dan tentunya termotivasi untuk terus mengabdi sesuai kemampuannya. ujar mantan Kasrem 161/Wira Sakti Kupang.
Lanjutnya, Isu air dan inovasi pertanian untuk masyarakat tetap menjadi perhatian utamanya. “Saya akan langsung turun aksi. Inovasi di bidang pangan akan menjadi fokus utama, dan sambil bekerja, ide-idenya akan saya usulkan kepada Menko”.
Kunci utamanya adalah integrasi, bukan dikotomi. Lingkungan dan pangan harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Strateginya adalah mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan pendekatan bentang alam (landscape approach), di mana aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dipertimbangkan secara bersamaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat guna dan praktik agroekologi dapat menjadi jembatan konkret antara produktivitas pangan dan konservasi lingkungan.
Terkait strateginya sendiri, SPK mengungkapkan, “Strategi utama saya adalah terus memberikan masukan, baik diminta maupun tidak diminta kepada Menko terkait bidang lingkungan hidup. Saya juga akan mengkomunikasikan hal-hal menyangkut lingkungan hidup kepada bagian-bagian terkait di kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko. Pengalaman saya akan menjadi dasar dalam mengembangkan program lingkungan hidup, dengan motto: Jangan beri air mata kepada anak cucu kita, tapi berilah mata air kepada anak cucu kita,” cetus Putra TTS itu.
Strategi berikutnya adalah mendorong percepatan, baik secara tersirat maupun tersurat, kepada Menko terkait isu lingkungan hidup dan pertanian, karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan di lapangan, keduanya saling berkaitan.
SPK juga menegaskan pentingnya peran masyarakat lokal, “Masyarakat lokal adalah aktor utama, bukan sekadar penerima kebijakan. Di wilayah seperti NTT yang memiliki karakteristik ekologis dan sosial yang unik, keterlibatan mereka dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan adalah mutlak.
“Saya akan mendorong pendekatan partisipatif, mendengar kearifan lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,”.
Lebih lanjut, ia menyatakan, salah satu agenda utamanya adalah membangun forum koordinasi lintas kementerian yang bersifat reguler dan berbasis pada isu strategis. Ini akan menjadi ruang diskusi terbuka untuk menyelaraskan kebijakan sektoral, menghindari tumpang tindih, dan memperkuat harmonisasi antara pembangunan pangan dan perlindungan lingkungan.
“Saya juga ingin mendorong mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu agar setiap kebijakan dapat diukur dampaknya secara lintas sektor dan yang terutama, dengan segala kapasitas saya, kedepan saya akan tetap membantu merealisasikan janji kampanye saya dahulu melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk Pemerintah NTT,” urainya.
Menutup pernyataannya, SPK menyampaikan, “Latar belakang militer mengajarkan saya pentingnya disiplin, ketegasan, dan kepatuhan terhadap sistem. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam birokrasi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang membutuhkan konsistensi dan kepatuhan lintas level. Namun, kedisiplinan juga harus dibarengi dengan fleksibilitas pendekatan dan empati terhadap dinamika sosial, agar kebijakan tidak hanya tegas, tapi juga adil dan aplikatif.
“Tentara dan lingkungan hidup seperti ikan dan air. Kedepan, saya menyarankan agar masyarakat yang selalu bersama TNI diberi ruang yang simbiosis untuk menjaga lingkungan sambil membangun sentra-sentra pangan. Badan-badan terkait seperti Bulog dan Badan Gizi berada di bawah koordinasi Menko Pangan. Kesempatan ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan NTT,” tutupnya. (*).
Posting Komentar