Berita-Cendana.Com- Kupang,- Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP Nusa Tenggara Timur gelar aksi demo tolak Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025, yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta netralitas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terpantau oleh tim media, aksi demo berlangsung di halaman Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur pada Senin, 24 Maret 2025.
Dalam aksi tersebut Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP Nusa Tenggara Timur menolak berdialog dengan Anggota DPRD. Mereka menuntut untuk bertemu dan berdialog secara langsung dengan Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni.
Setelah bertemu dengan Ketua DPRD NTT Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP Nusa Tenggara Timur berdialog dan menyatakan sikap yakni:
1. Menolak dengan Tegas RUU TNI yang Telah Disahkan.
“Kami menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang memberikan peluang bagi militer untuk kembali terlibat dalam ranah politik, memperluas jabatan sipil untuk perwira TNI, serta memperpanjang masa pensiun perwira TNI. Regulasi ini berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI yang pernah mencederai demokrasi di masa lalu,”.
2. Menuntut Supremasi Sipil dan Netralitas TNI dalam Struktur Ketatanegaraan.
TNI harus tetap berpegang pada amanat TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur bahwa militer harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami menolak segala bentuk upaya yang memungkinkan militer untuk kembali masuk ke dalam politik dan pemerintahan, termasuk penempatan perwira TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis,”.
3. Mengecam Keterlibatan TNI dalam Proyek-Proyek Strategis yang Merugikan Rakyat.
Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP NTT melihat bahwa di Nusa Tenggara Timur adanya pola keterlibatan TNI dalam proyek-proyek strategis nasional yang merugikan masyarakat, seperti proyek geothermal di Manggarai dan perampasan lahan di Pulau Timor.
“Kami mengecam segala bentuk tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyat dan menuntut agar pemerintah menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan investasi dan proyek yang merugikan hak-hak masyarakat”.
Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan OKP Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi, supremasi sipil, serta hak asasi manusia di Indonesia.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak langkah-langkah yang berpotensi mengembalikan militerisme dalam kehidupan sipil”. (*).
Posting Komentar