Berita-Cendana.Com- Kupang,- Ketua Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI NTT Aplunia Dethan, S.Pd., M.Pd sangat memprihatinkan gaji para guru yang menerima gaji sebesar 50-300 ribu perbulan. Tetapi bukan tiap bulan terima, namu tiga bulan baru terima sekali, itu sangat diperhatikan padahal para guru-guru sangat gigih mendidik anak-anak bangsa.
Demikian disampaikan oleh Ketua YPLP PGRI NTT Aplunia Dethan, S.Pd., M. Pd saat konferensi pers di ruang rapat Kampus UPG 1945 pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menurut Ketua YPLP PGRI NTT itu bahwa hal itu menjadi temuan langsung di SMA PGRI NTT tepatnya di Kota Kupang. Sekolah tersebut di tengah-tengah Kota Kupang dan menerima Dana BOS tetapi para guru masih menderita sejauh ini, ia menegaskan bahwa sekolah tersebut harus diperhatikan serius dari YPLP Provinsi NTT bersama Ketua PGRI NTT, karena Ketua PGRI NTT dan mantan Gubernur NTT periode 2018-2023 adalah alumni, jelasnya.
Lanjutnya, Dana BOS itu bisa membantu para guru-guru yang mengajar di Sekolah tersebut. Namun saat Ketua YPLP PGRI NTT menanyakan terkait itu, para guru-guru mengaku tidak mengetahui Dana BOS mengalir ke mana? oleh karena itu Ketua YPLP meminta Ketua PGRI NTT untuk membantu telusuri dana BOS mengalir ke mana, tegas Aplunia Dethan.
Aplunia Dethan juga mengakui bahwa ada guru yang mengajar sudah mencapai belasan tahun di Sekolah tersebut. Ia juga meminta Ketua PGRI NTT sebagai Rumah besar untuk bisa memperhatikan kesejahteraan para guru-guru PGRI NTT, tegasnya.
Selain itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Semuel Haning, SH., MH ,C.Me.,C.Parb juga turut prihatin dengan nasib 12 orang guru SMA PGRI Kota Kupang yang digaji Rp.50- 300 ribu bahkan kadang tidak digaji. Ketua PGRI NTT beri tunjangan bulanan.
“Saya mengapresiasi tindakan kerja yang bagus dari pengurus YPLP yang baru. Kalau kita tidak melakukan reshuffle kepengurusan maka kita tidak akan temui masalah yang dihadapi oleh para guru di SMA PGRI Kupang dan ini luar biasa,”.
Sebagai Ketua PGRI NTT sekaligus Alumni SMA PGRI Kupang Dr. Semuel Haning mengakui setelah mendapat laporan Ketua YPLP dirinya seperti melihat kilat di siang bolong padahal dalam kondisi malam, bagaimana tidak? Sekolah tersebut telah melahirkan dirinya dan mantan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Lalu ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang dengan sengaja merusak manajemen sekolah dan tidak memperhatikan hak-hak guru.
“Saya berterimakasih kepada 12 guru ini, tetap semangat walaupun tidak digaji. Kalian pahlawan pendidikan, saya hanya mau sampaikan bahwa saya pasti tidak tinggal diam. Saya selalu bersama-sama dengan para guru dan sebagai Ketua PGRI NTT punya tugas bagaimana mencari solusi atas masalah guru dan menyelesaikan masalah tanpa masalah,” tegas Sam Haning.
Dr. Semuel Haning sangat menyayangkan nasib guru-guru SMA PGRI Kupang yang terima gaji hanya Rp. 200.000 bahkan sampai sekarang tidak digaji sama sekali dari bulan Desember. Kalian merupakan pahlawan kebanggan di dunia pendidikan. Ketua PGRI minta semua guru yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk terus komitmen mengajar mencerdaskan anak-anak bangsa.
Ketua PGRI bertanya kepada guru-guru yang hadir apakah masih ingin mengajar atau ingin berhenti, dengan semangat semuanya menjawab untuk tetap ingin mengajar. Dr. Semuel Haning melihat mereka tetap punya semangat yang gigih untuk mempertahankan harkat dan martabat seorang guru, mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa walaupun gaji mereka tidak di diberikan, ini luar biasa.
“Dalam keadaan terbuka saya sampaikan semua guru tetap mengajar dan tetap beraktivitas dan mulai bulan depan saya sebagai Ketua PGRI NTT dengan pengurus, seluruh guru-guru yang ada saya berikan tunjangan Rp. 500.000 setiap bulan. Saya tidak main-main dan juga ada hak-hak yang lain,”.
Paman Sam sapaan akrabnya sangat prihatin dengan kondisi sekolah yang dulu reot dan dinding tetapi bisa melahirkan dirinya dan Pak Viktor Laiskodat menjadi orang terpandang. Hari ini SMA PGRI harus bangkit agar lahir Viktor Laiskodat dan Sam Haning yang lain.
Sampaikan salam kepada keluarga suami dan anak-anak ibu-ibu semua bahwa ada matahari bersinar memberi kehangatan di dalam kehidupan dan bulan depan tiap orang dapat Rp. 500.000 tetapi harus tertib mengajar. “Kita berbahagia juga dengan Ketua YPLP yang baru bisa menata semangat perjuangan guru. Ada apa-apa tolong sampaikan karena saya sangat mengharapkan kerjasama yang baik dengan guru-guru yang ada,”.
Ibu Linda selaku guru Bahasa Indonesia di SMA PGRI Kupang yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya mengajar dari tahun 2016 dan upah yang paling besar didapat dari masa kepemimpinan kepala sekolah yang lama sebesar Rp. 350.000 hingga Rp. 375.000.
“Saya mengajar dari kepemimpinan kepsek sebelumnya hingga pergantian kepsek yang sekarang upah saya dari Rp. 300 ribu turun menjadi Rp. 200 ribu dan kebetulan saya mendapat tugas tambahan maka tahun ajaran kemarin saya diupah Rp.300 ribu sampai dengan November sedangkan bulan Desember hingga sekarang belum dibayar,”.
Lanjutnya bahwa dirinya mengetahui ada dana BOS karena ia merupakan salah satu yang dipercayakan sebagai bendahara dana BOS tapi tidak mengelola dana BOS. “Saya tidak tahu pasti berapa banyak dana BOS yang masuk karena tugas saya hanya mengambil uang bersama Kepala Sekolah menemani karena memang saya menggantikan bendahara yang sudah keluar jadi saya menggantikan untuk mengambil saja tapi soal jumlah saya tidak tahu. Setelah ambil dikelola kembali oleh Kepsek,”.
Linda mengakui gajinya bersama guru-guru yang lain dibayar oleh Bendahara Yayasan untuk yang lain-lain mereka tidak tahu. “Gaji kami tidak tetap kalau terima Rp. 300.000 maka bulan berikutnya di turunkan lagi. Gaji terendah yang diterima Rp. 200.000 ribu dengan jumlah siswa 28 orang.
Sekretaris PGRI NTT juga menegaskan bahwa Dana BOS adalah dana pemerintah yang jelas peruntukannya dan pengelolaannya, sehingga sebagai pengurus PGRI Provinsi bahkan penasehat dan pembina dari YPLP untuk seluruh Sekolah SMP-SMA PGRI NTT di seluruh kabupaten/kota untuk masalah Dana BOS pihaknya akan berkoordinasi dan akan menindaklanjuti ke APH untuk dilakukan audit investigasi.
“Kami juga melalui Ketua YPLP akan berkoordinasi dengan pihak Dinas agar terang benderang terkait pengelolaan dana BOS karena ini dana pemerintah sehingga ada indikasi penyalahgunaan dana BOS maka kita akan minta proses hukum sebagaimana yang berlaku dan harus diberikan sanksi yang tegas agar ada efek jera”. (*)
Posting Komentar