Berita-Cendana.Com- Jakarta, - Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menyebut Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja mendapat kritik keras dari berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.
"Seorang menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional seharusnya memiliki visi yang lebih jelas. Jika MBG lebih diutamakan daripada penciptaan lapangan kerja, masa depan bangsa ini bisa semakin terancam," kata Aznil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat lapangan pekerjaan.
"Setiap tahun Indonesia membutuhkan 3,6 hingga 4 juta lapangan kerja baru. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, angka pengangguran akan terus meningkat. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 7,5 juta orang. Ini berarti jutaan keluarga masih kesulitan mencari nafkah," jelasnya.
Kondisi ini diperparah karena banyak pekerja Indonesia mengalami setengah pengangguran dan bekerja di sektor informal.
"Sebanyak 29% dari angkatan kerja adalah setengah pengangguran. Mereka bekerja di bawah jam normal dengan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dan 60% pekerja Indonesia masih terjebak dalam sektor informal. Mereka bekerja tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi" jelasnya lebih lanjut.
Aznil menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja yang layak adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bagaimana mungkin kita berbicara tentang makanan bergizi gratis sementara jutaan rakyat tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya? Memberikan bantuan tanpa menyediakan peluang kerja hanya akan menciptakan ketergantungan berkepanjangan," tegasnya.
Menurutnya, solusi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah bantuan konsumtif, melainkan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada strategi konkret seperti mendorong investasi industri padat karya, memperluas akses tenaga kerja ke pasar global, serta meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih kompetitif.
"Jika pemerintah benar-benar ingin mengatasi kemiskinan, caranya bukan dengan sekadar memberi ikan, tetapi dengan menyediakan kail. Program bantuan seperti MBG memang bermanfaat, tetapi tidak bisa dijadikan prioritas utama dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja," tambahnya.
Migrant Watch mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan konkret dalam menciptakan peluang kerja bagi rakyat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional, Bappenas diharapkan lebih fokus pada solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di Indonesia.
"Indonesia tidak butuh retorika, tetapi langkah nyata. Lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas utama. Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi dengan kebijakan yang tepat, bangsa ini akan semakin terpuruk," pungkas Aznil Tan.(*).
Posting Komentar