Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Aktivis 98, Aznil Tan, mengecam keras pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang merespons aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena pada Senin, 17 Februari 2025. Hasan menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang menuntut pembatalan MBG merupakan upaya untuk menghalangi hak orang lain yang ingin menikmati program tersebut.
Aznil Tan menilai pernyataan tersebut berbahaya karena bisa menciptakan polarisasi dalam masyarakat.
“Pernyataan seperti ini menciptakan polarisasi: siapa yang mendukung dianggap membela rakyat, siapa yang mengkritik dianggap menghalangi hak rakyat. Ini sama dengan pola yang pernah dilakukan oleh Soeharto,” ujar Aznil Tan dengan tegas.
Menurut Aznil, rakyat berhak untuk menolak MBG karena program ini menggunakan anggaran negara.
“MBG bukan menggunakan dana pribadi Prabowo dan kabinetnya. MBG menggunakan dana negara. Jika dana pribadi, silakan. Karena menggunakan dana rakyat, maka rakyat berhak menolaknya dan menuntut agar prioritas anggaran lebih tepat guna,” tambahnya.
Aznil meragukan klaim yang menyatakan bahwa MBG merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai klaim tersebut lebih bertujuan untuk membangun citra pemerintah dan bukan solusi menyeluruh.
Baginya, kebijakan semacam ini tidak akan cukup untuk menciptakan generasi emas yang sehat dan produktif jika tidak disertai dengan perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Gizi yang baik memang penting, tetapi tanpa pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, itu hanya akan melahirkan generasi yang keropos,” tegas Aznil.
Ia juga memberikan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di Papua. Aznil menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dalam pengelolaan anggaran negara.
“Suara pelajar dan mahasiswa Papua ini merupakan bukti bahwa rakyat lebih tahu bagaimana mengelola dana negara agar lebih tepat guna, yaitu digunakan untuk pendidikan. Untuk itu, kita jangan sampai terhasut oleh polarisasi yang sengaja dilakukan oleh istana, sehingga kita terpecah,” ungkapnya.
Aksi tolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pemenuhan pendidikan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di Papua pada 17 Februari 2025. Aksi ini berakhir ricuh ketika polisi berusaha memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi keamanan.
Dalam kericuhan tersebut, aparat keamanan sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempari polisi dengan batu dan ketapel.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya ruang bagi kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang melibatkan dana negara. Aznil Tan menegaskan bahwa polarisasi yang sengaja diciptakan hanya akan merugikan kemajuan bangsa dalam pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien dan efektif.(*).
Posting Komentar