Berita-Cendana.Com- TTS,- Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan Drs. Seperius Edison Sipa, M.S.i perintahkan setiap Kepala Dinas harus bertanggung jawab pada tiap Kecamatan untuk menurunkan angka Stunting. Demikian disampaikan oleh Penjabat Bupati TTS saat berkunjung ke Desa Oinlasi pada Selasa, 8/10/2024.
Menurut Penjabat Bupati bahwa Pemerintah telah melakukan intervensi anggaran secara keseluruhan untuk menangani 70 ribu lebih anak-anak yang termasuk dalam kategori Stunting. Konvergensi anggaran mulai dari Dinas hingga Desa, baik itu Dana Desa (DD) dan ADD, ucapnya.
Terhitung per Agustus 2024 tercatat 13.441 anak di TTS mengalami Stunting. Penjabat Bupati TTS mengungkapkan kendala penanganan sehingga angka Stunting di daerah itu masih tinggi. Ia menyebut kendala itu bervariatif, di antaranya pola pengasuhan anak yang belum maksimal dari orang tua hingga asupan gizi yang tidak terkontrol dengan baik, bebernya.
"Misalkan anaknya dititipkan di nenek dan opanya, sementara orang tuanya pergi merantau ke Kalimantan dan Malaysia. Sehingga perhatian terhadap anaknya tidak maksimal apalagi yang berusia kecil seharusnya membutuhkan penanganan yang serius, ucap Pj. Bupati TTS.
Menurutnya, asupan gizi terhadap anak juga sangat berpengaruh. Sebab, masih banyak anak-anak di perkampungan yang mengkonsumsi jagung, ubi dan beras yang tidak punya nilai gizi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi tumbuh kembang anak, jelas Pj. Bupati.
"Kalau tradisi sosial masyarakat juga berpengaruh, tetapi saat ini sudah masuk zaman modern sehingga perubahan sosial turut disesuaikan dan masyarakat tidak lagi berada dalam fase tradisional karena sudah mendapat edukasi dan mengakses informasi yang baik," jelas Pj. Bupati TTS.
Pj. Bupati TTS mengklaim prevalensi Stunting di TTS dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang drastis, hanya karena terlalu tinggi, maka jumlah sasarannya banyak. Sehingga presentasinya walaupun turun sebanyak 5. 000 sampai 6. 000, itu tetap saja kecil.
Menurut Sipa, ADD yang dialokasikan pada 2025, akan difokuskan untuk pemberian beras fortivit. "Kami akan wajibkan setiap kepala desa untuk memprioritaskan pemberian beras fortivit kepada para anak. Ini akan kami berlakukan di tahun 2025," terang Sipa.(*).
Posting Komentar