Berita-Cendana.Com- Kupang,- PT. Flobamor putuskan hubungan kerjasama dengan pemerintah di Taman Nasional Komodo (TNK) dan Pulau Padar Selatan. Pengelolaannya kembalikan kepada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. PT. Flobamor tidak ada urusan lagi dengan Pemerintah.
Demikian disampaikan oleh Komisaris Utama PT. Flobamor, Dr. Semuel Haning, S.H.,M.H.,CMe., C.Parb di Paradox Coffee dan Roastery pada Kamis, (30/5/2024).
Menurut Komisaris Utama PT. Flobamor, saat ini PT. Flobamor fokus pada revolusi biru yakni kelautan dan perkapalan. Hal tersebut merupakan rujukan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) demi melaksanakan tugas dan fungsi PT. Flobamor yang sesungguhnya, jelasnya.
Lanjutnya, anak usaha PT. Flobamor seperti Perhotelan juga telah dikembalikan kepada pemerintah. Selama ini Hotel Sasando menjadi tanggung jawab PT. Flobamor namun dengan putuskan kerjasama Pemerintah dengan PT. Flobamor tentunya dialihkan kembali kepada Pemprov NTT, tegas Paman Sam sapaan akrabnya.
Paman Sam menjelaskan bahwa ditutupnya anak usaha PT. Flobamor karena pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Alasan lain PT. Flobamor tidak mau lagi ikut campur dalam Taman Nasional Komodo (TNK) karena ada banyak campur tangan yang tidak dapat disebutkan tanpa kesepakatan, maka keputusannya akhirnya PT. Flobamor harus mundur daripada harus bertempur. PT. Flobamor mengambil keputusan untuk kembali ke habitat yakni konsentrasi kelautan dan perkapalan, bebernya.
Lanjutnya, destinasi wisata di Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar Selatan pada tanggal 22/5/2024 PT. Flobamor sudah menghentikan operasional usaha baik jasa pandu wisata maupun semua aset di taman wisata sudah ditarik kembali.
Harapannya bahwa kedepan ada program-program yang bagus dan besar untuk mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), harap Dr. Semuel Haning, S.H.,M.H.,CMe., C.Parb saat menyampaikan keterangan Pers.
Terkait kekosongan Dewan Direksi di PT. Flobamor Paman Sam menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan tersebut ada di bawah kendali Pemerintah Provinsi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Kami menunggu surat dari PSP dalam hal ini Pj. Gubernur NTT untuk mendapat rekomendasi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedepan siapapun Dewan Direksi, saya sangat mengharapkan Pemprov untuk mengembangkan PT. Flobamor jangan hanya perkapalan tapi dapat membuka program-program yang lain untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.(*).
Posting Komentar