Berita-Cendana.Com- Kupang,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membahas persoalan Penetapan Kawasan Hutan NTT. Senin, (07/08/2023).
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI NTT, disambut oleh Kadis LHK Provinsi NTT, Ondy Siagian di ruang kerjanya. Saat beraudiensi, Sekretaris DPD GMNI NTT, Yakobus Madya Sui mendesak persoalan penetapan Kawasan Hutan di NTT secepatnya diselesaikan.
“DPD GMNI NTT mendesak untuk segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat seperti penetapan kawasan hutan Produksi termasuk wilayah pemukiman masyarakat 7 Kelurahan di Kabupaten Ende yang pada 15 Mei 2023 GMNI, HMI, aktivis Masyarakat dan Masyarakat Onekore melakukan demonstrasi di gedung DPRD Ende dengan maksud mendesak untuk memfungsikan kembali sertifikat tanah masyarakat terdampak diantaranya bisa pengurusan sertifikat yakni pemecahan guna kepastian hukum dan dijadikan agunan jaminan pinjaman di Bank yang saat ini tidak bisa mengeluarkan kawasan hutan produksi dan pemukiman masyarakat," tegas Yakob.
Ondy Siagian selaku Kadis LHK NTT, membenarkan persoalan tersebut, bahkan menambahkan di tiap kabupaten di NTT mengalami masalah yang sama baik di Pulau Timor maupun di Flores, bahwa sejumlah pemukiman masyarakat masuk ke kawasan hutan sehingga saat ini Pemerintah mengupayakan guna penyelesaian.
“Di tiap kabupaten mengalami masalah yang sama, ada wilayah pemukiman masyarakat masuk ke kawasan hutan, sehingga saat ini kami telah melakukan proses guna penyelesaian. Pemerintah adalah pelayan tidak akan menggusur rumah warga yang ada," ungkap Ondy.
Di akhir diskusi GMNI NTT berharap LHK Provinsi NTT untuk membuka data kawasan hutan secara luas, baik data dan peta status hutan, surat keputusan, data dan peta inventaris huta.
Merespon hal baik tersebut maka Kadis LHK Provinsi NTT menyatakan siap membuka data.(*).
Posting Komentar