Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan mencurigai Menko Perekonomian Airlangga berpotensi melakukan bancakan baru dalam melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk melakukan kajian ulang tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Respon Presiden terhadap aksi PMI kemarin dengan memerintahkan Airlangga melakukan review Tata kelola penempatan, ini berpotensi jadi bancakan baru. Nasib PMI seperti keluar lubang buaya tapi masuk ke lubang macan," kata Aznil ke media, Jakarta (04/08/2023).
Aznil Tan menegaskan dalam melakukan pengkajian ulang harus diselenggarakan secara terbuka dan diisi oleh orang kompeten.
"Saya sangat ragu kemampuan tim di lingkungan pejabat kementerian dalam memahami permasalahan, apalagi banyak banditnya. Presiden seharusnya bentuk Tim Independen gabungan dari pemerintah dan non pemerintah dalam membangun tata kelola penempatan PMI kedepan agar bersih, optimal dan terlindungi," ujar Aznil Tan.
Pada orasi aktivis 98 ini yang digelar di Patung Kuda, Merdeka Barat kemarin (03/08/2023) menyerukan kepada massa aksi untuk melakukan mosi tidak percaya dan mengawal tata kelola PMI kedepan.
"Kita datang kesini mosi tidak percaya. Jangan berikan cek kosong. Hati-hati orang politik. Kenapa, mereka akan mencari cuan," pekik Aznil dalam orasinya.
Sebagaimana diketahui, ribuan massa melakukan aksi bertajuk "Aksi 4 Hari Menggugah Hati Jokowi untuk Pro Penempatan". Mereka menuntut mencabut moratorium pelarangan PMI bekerja ke Timur Tengah dan mencabut SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) ke Arab Saudi tidak dimonopoli oleh asosiasi Apjati.
Aksi ini diselenggarakan oleh Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri-dari mahasiswa berbagai kampus, Migrant Watch, Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI) Pemuda Pancasila, Komunitas Masyarakat Pencari Kerja, dan Paguyuban PMI dari Banten, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Karawang, Indramayu dan Cirebon.(*).
Posting Komentar