Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Uya Kuya Berhasil Pulangkan 7 TKI Ilegal dari Malaysia dipuji oleh Migrant Watch. Melalui Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyampaikan bahwa upaya dilakukan oleh Uya Kuya lebih konkrit mengatasi persoalan dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibandingkan Kementerian Luar Negeri.
"Seharusnya pemerintah malu kepada langkah dilakukan Uya Kayu. Tanpa ada tanggung jawab tugas negara diembannya dan tanpa dibiayai oleh negara, Uya Kuya mau bergerak menemui PMI bermasalah dan memulangkannya. Hebat, kalah Kemlu (Kementerian Luar Negeri) cara geraknya," ujar Aznil Tan ke media, Jakarta (23/04/2023).
Aznil Tan melihat langkah Uya Kayu menemui PMI di Malaysia terlantar di kolong jembatan dan memulangkannya merupakan langkah harus ditiru oleh pemerintah Indonesia menangani PMI Bermasalah.
"Ada jutaan PMI menunggu gerak cepat pemerintah. Cara seperti dilakukan oleh Uya Kuya inilah mesti dilakukan oleh pemerintah. Bukan sibuk koar-koar legal-legol di media dan sibuk bergerak jika sudah ribut atau viral. Kondisi sekarang butuh langkah extra ordinary. Penanganan PMI bermasalah ini tidak bisa lagi berharap pada Kemlu, Kemnaker dan BP2MI,"jelasnya.
Aktivis 98 yang konsen pada ketenagakerjaan migran ini mengkritik pemerintah yang lemah dalam menangani PMI Bermasalah.
"Mesti saya pendukung Jokowi, perlu saya sampaikan bahwa semenjak Jokowi jadi Presiden sangat lemah terhadap isu ketenagakerjaan migran Indonesia. Baik itu kinerja penempatan, maupun dari kinerja penanganan PMI Bermasalah. Hal itu diperparah pembantu-pembantunya yang rendah kompetensi melaksanakan tugas pelindungan PMI dan banyak bermindset sesat," urainya lebih lanjut.
Dari data BP2MI menyampaikan jumlah PMI berangkat secara legal berkisar 3,7 juta orang, sedangkan jumlah PMI di seluruh dunia berkisar 9 juta berdasarkan data Bank Dunia. Penempatan PMI secara ilegal berpotensi rentan mengalami masalah.
"Sebenarnya ngeri jumlah angka Warga Negara Indonesia yang sekarang sedang mengalami nasib buruk di negeri orang. Diperkirakan dari 5,3 juta PMI ilegal sebanyak 30 persen berpotensi mengalami perbudakan dan kekerasan, 40 persen mengalami nasib ketenagakerjaan dengan gaji yang rendah dan hanya 30 persen yang lumayan mendapat kondisi layak. Pemerintah tidak boleh anggap remeh isu PMI bermasalah yang jumlahnya jutaan orang," pungkas Aznil Tan.(*).
Posting Komentar