Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Pernyataan Presiden Ir. Joko Widodo untuk memaksimalkan bonus demografi dengan berkompetisi di pasar kerja global mendapat respon dari NGO Migrant Watch. Hal tersebut dianggap retorika belaka bila mindsetnya tidak diubah.
"Pernyataan Jokowi ingin merebut pasar kerja global hanya menjadi retorika belaka bila pembantunya masih bermindset sesat. Lah, hak dasar manusia untuk bekerja ke luar negeri saja dihambat dan dipersulit di republik ini. Bagaimana bonus demografi bisa produktif dan Indonesia berekonomi maju, sementara kebijakan tidak berpihak pada dunia penempatan. Ini fakta ," ujar Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan ke media, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Menurut tokoh Aktivis 98 ini, bonus demografi bisa produktif karena pasar kerja global membutuhkan 85 juta tenaga kerja untuk mengisi sektor konstruksi, manufaktur, kesehatan, logistik, pertanian dan perikanan. Dia menyampaikan, beberapa negara sedang mengalami 'kiamat tenaga kerja' di kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik dan Australia.
"Ada 85 juta lebih lowongan kerja global dibutuhkan dunia, tetapi tidak digarap. Sedangkan kita memiliki Sumber Daya Manusia melimpah untuk mengisi jabatan itu. Mana bukti pernyataan Jokowi memfasilitasi rakyatnya bekerja? Malah makin merosot tajam dunia penempatan," ungkapnya.
Aznil Tan menjelaskan harus realistis menggerakan bonus demografi dimiliki Indonesia agar produktif. Dia meminta moratorium sektor domestik ke negara penempatan kawasan Timur-Tengah untuk dicabut.
"Banyak yang sadar bonus demografi tapi tidak tahu cara mengelolanya. Ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah. Realita ini tidak bisa dipungkiri dan jangan buat khayalan macam-macam. Ini bisa digerakkan merebut pasar kerja domestik dan sektor kerja middle skill ke bawah, sambil kedepan mempersiapkan tenaga kerja high skill. Makanya moratorium sektor domestik mesti dicabut," ujarnya.
Lebih lanjut, Migrant Watch menuntut pemerintah tidak intervensi pada pasar kerja global dan pelayanan publik tidak intimidatif pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau berproses secara legal.
"Pemerintah itu tugasnya cukup pendataan saja dan tidak boleh intervensi pada pasar kerja, apalagi melakukan intimidasi pada PMI. Pemerintah itu harus berorientasi penempatan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan ikut bergerak proaktif merebut pasar kerja global dan lalu memfasilitasi agar PMI berangkat secara mudah dan cepat," pungkasnya..
Sebagaimana diketahui, Jokowi saat membuka peluncuran program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) mengatakan bahwa 'bonus demografi' akan mengalami puncaknya pada 2030 mendatang.
"Bonus demografi ini harus kita manfaatkan untuk melompat menjadi negara maju, sebagai jalan keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah, dan masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045," kata Jokowi membuka acara secara virtual di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
#PMI
#BonusDemografi
#MindsetSesat
#SektorDomestik
#Moratorium
#RakyatProduktif
#IndonesiaBerekonomiKuat.
Posting Komentar