Berita-Cendana.Com - TTS,- Warga Besipae Berteduh Beratap Langit, Tidur Beralaskan Tanah, dua malam tanpa rumah dan penerangan. Demikian pantauan tim media ini di lokasi penggusuran Besipae pada hari Jumat, 21/10/2022.
Sengketa tanah antara masyarakat adat Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT terus bergejolak yang menyebabkan masyarakat harus tinggal di bawah pohon.
Rumah digusur dan masyarakat ditelantarkan secara semena-mena oleh bagian Aset Pemprov NTT. Proses penggusuran dikawal oleh Sat Pol PP, Brimob dan satuan kepolisian Polres TTS. Total 19 unit rumah yang dirobohkan, korban terdampak berjumlah 22 Kepala Keluarga yang terdiri dari orang dewasa, anak-anak dan balita.
Warga Besipae mempersilahkan Pemprov NTT untuk gusur dengan mengatakan, masyarakat Besipae akan tetap tinggal di kawasan Besipae. Pasalnya Pemprov NTT hingga saat ini tidak bisa membuktikan kepemilikan lahan di Besipae.
Marten Taunu salah satu warga Besipae mengatakan, mereka hanya menginginkan Pemprov NTT, menunjukan batas lahan yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT, jika Pemprov NTT menunjukan batas lahan yang dimiliki, maka tanpa digusur ataupun diusir keluar dari lokasi Besipae, ia akan dengan inisiatifnya keluar dari kawasan Besipae.
"Mengapa Pemprov NTT tidak bisa tunjuk batas-batas, kok hanya tunjuk batas saja tidak bisa ini ada apa," tanya Niko?
Terpantau jelas, warga yang terdampak penggusuran di Besipae tetap tinggal di lokasi yang beratap langit dan beralas tanah, dan penerangan menggunakan lampu pelita.
Tak tega melihat anak-anak kecil beserta barang-barang warga itu basah ditimpa air hujan, beberapa orang tua sempat menangis dan meminta tolong dengan menyebut-nyebut nama Presiden RI.
"Pak Presiden tolong kami, tolong perhatikan kami, kami ini warga Indonesia kenapa kami dibuat seperti ini," ujar Daud dalam pantauan wartawan.
Dimana tugas pemerintah mengayomi dan mensejahterakan rakyat. Kebalikan dengan warga Besiape, masyarakat menjadi korban keganasan kaum kapitalis dalam hal ini Pemprov NTT.(BCC/Tim).
Posting Komentar