Migrant Watch Sebut PMI sebagai Pilar Kekuatan Indonesia Hadapi Resesi Global

Berita-Cendana.Com- Jakarta,- Dalam memperkuat pertumbuhan Ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi resesi global, Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia PMI) sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia. 

"Kinerja Ekonomi Indonesia akan semakin kuat  bila dunia PMI dioptimalkan. Yang sekarang tumbuh 5,44 persen secara year on year, ini bisa meningkat 6,5 persen", ujarnya ke media, Selasa (09/08/2022).

Alasan itu diperkuat oleh bonus demografi dimiliki Indonesia yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi.

"Indonesia sekarang mendapat berkah dengan memiliki bonus demografi. Bila ini disalurkan menjadi produktif bekerja keluar negeri akan berpotensi menjadi pilar kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menempatkan keluar negeri selain solusi mengatasi angka pengangguran juga akan menghasilkan devisa besar buat negara," jelas Aznil Tan.

Dia menjelaskan pada kuartal I 2022 nilai remitansi sudah mencapai US$2,35 miliar atau sekitar Rp. 34 triliun. Jumlahnya meningkat 3,7% dibanding kuartal I tahun lalu (year on year/yoy).

"Tercatat resmi di BI, nilai remitansi pada kuartal 1 2022 sebesar Rp. 34 triliun. Artinya, Indonesia selalu menghasilkan uang masuk dari negara luar miliaran dolar menjadi kekuatan devisa Indonesia. Jika ini dioptimalkan bisa mencapai puluhan miliar dolar," jelasnya.  

Aznil Tan menyayangkan pemerintah Indonesia seperti malu-malu kucing memanfaatkan potensi PMI tersebut.

"Saya sangat menyayangkan potensi ekonomi begitu besar di sektor dunia Pekerja Migran Indonesia tetapi tidak dimanfaatkan. Pemerintah seperti malu-malu kucing," sindirnya.

Aktivis 98 ini mengkritik kebijakan pemerintah cenderung menghambat proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.

"Banyak kebijakan pemerintah menghambat penempatan PMI. Membuat ketentuan tidak berorientasi penempatan, sehingga orientasi pelindungannya kaku dan tidak adaptif terhadap bursa kerja dunia. Ada juga membuat kebijakan bersifat subjektif (berprasangka buruk) sehingga hilang peluang kerja anak bangsa bekerja," pungkasnya.(*).