Berita-Cendana.com- Kupang,- Ketua Araksi NTT, Alfred Baun meminta Gubernur segera kaji ulang proses program tanam Kelor kemudian tanam lamtoro di Besipae
Jangan jadikan sebagai penebus satu program pemerintah Provinsi NTT.
Hal ini disampaikan oleh Alfred Baun di Jalur dua Kota Soe pada hari Kamis, 15/10 2020.
Afret menyebut Gubernur memaksakan satu program ini yang akhirnya menciptakan masalah konflik horizontal bahkan vertikal, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah.
Kalau kajian secara profesional ini letaknya dimana?.
Secara pribadi kajian itu tidak tuntas yang kemudian mengisahkan,
Permasalahan bagi masyarakat lokal di tingkat bawah. Ungkap Afret.
Baca juga: https://nkripost.com/pemprov-siksa-warga-besipae-diamnya-pemda-dan-dprd-tts-di-pertanyakan/
Menurut Afret hari ini fakta menunjukan bahwa masyarakat lokal yang memiliki lahan ini menjadi korban, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Satuan POL PP kemudian dinas peternakan provinsi. Dan ini sangat di sayangkan.
https://nkripost.com/aksi-kekerasan-kembali-terjadi-di-pubabu-basipae-orang-dianiaya-oleh-preman-bertato/
Jika Gubernur sebagai putera asli pulau timor yang kemudian membuat program yang menciptakan konflik,
Padahal sebenarnya Gubernur ini paham betul soal tanah adat dan tanah suku di daerah pulau timor ini.
Ia juga menanyakan, mengapa Gubernur harus buru-buru membuat program seperti ini kemudian mengisahkan masalah bagi masyarakat. Kajian seperti hari ini tidak bisa untuk dikatakan sebagai hal yang biasa, kalau sampai dengan ada statemen bahwa masyarakat melakukan aksi mendahului itu sangat salah. Jelasnya.
Alfred juga menyebut PLT dalam hal ini Pak Lili itu paling ngaur sekali statement itu, mereka sebenarnya tau bahwa permasalahan Besipae ini sudah bertahun-tahun Ia menyebut mereka seperti pemicu membawa api kemudian membakar sesuatu yang sudah diam seperti itu.
"kondisi sudah diam mereka datang lagi dengan membawa angkatan, bawa dengan polisi, premanisme pun ikut, apakah pak Gubernur punya niat untuk menciptakan konflik di daerah ini?
kan sangat disayangkan"
ARAKSI akan membangun komunikasi dengan Forum Sejarah Budaya Timor (FJBT) untuk mengambil langkah terhadap masalah ini, karena ini akan meciptakan suasana yang tidak diinginkan.
Lanjut Alfred, apalagi sudah ada rekomendasi dari KOMNAS HAM yang tidak dilakukan oleh Gubernur, rekomendasi KOMNASHAM meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi mengapa Gubernur kemudian memaksakan ini permasalahan ini sebenarnya belum tuntas di mata hukum kemudian di mata publik.
Sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan suku itu menjadi masalah rumit yang sebenarnya antara masyarakat dengan keluarga Nabuasa.
Ia juga mengatakan, kita ini sudah ada di era transparan dan semua paham aturan, jadi tidak bisa pemerintah serta-merta menganggap masyarakat TTS terkhususnya Besipae itu sudah terlalu Bodoh itu.
Tidak bisa seperti itu karena masih ada orang pintar di daerah untuk melihat regulasi tersebut.
Dengan tegas ia mengatakan bahwa kita akan lawan yang namanya kekerasan, soal masalah tanah dan sebagainya itu hal berikut.(Rey)
Posting Komentar